Suara Klakson Kemuakan: Ketika Warga Semarang ‘Menampar’ Pemerintah Lewat Aksi Kamisan

ZonaKabar — Suasana senja di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, biasanya hanya diwarnai oleh deru mesin kendaraan yang bergegas pulang. Namun, pada Kamis petang itu, atmosfer di jantung ibu kota Jawa Tengah ini terasa berbeda. Bukan sekadar rutinitas kemacetan biasa, melainkan sebuah simfoni keresahan yang membuncah dari balik kemudi dan stang kendaraan. Sebuah aksi yang biasanya diisi dengan orasi-orasi berat, kali ini bertransformasi menjadi ruang partisipasi publik yang unik sekaligus menyentak kesadaran.

Aksi Kamisan Semarang kembali hadir, berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, ada satu pemandangan yang mencuri perhatian di antara barisan payung hitam dan poster-poster tuntutan. Sebuah poster sederhana namun provokatif terbentang di pinggir jalan, bertuliskan: ‘Klakson Jika Muak dengan Pemerintah’. Pesan singkat ini rupanya menjadi pemantik bagi akumulasi kekecewaan warga yang selama ini terpendam di balik masker dan helm mereka.

Sinfoni Perlawanan dari Pengguna Jalan

Tidak butuh waktu lama bagi poster tersebut untuk memancing reaksi. Suara klakson bersahut-sahutan, mulai dari bunyi pendek yang ragu-ragu hingga dentuman klakson panjang yang memekakkan telinga. Menariknya, partisipasi ini tidak mengenal kasta sosial. Mulai dari pengendara motor bebek, pengemudi ojek online, sopir taksi, hingga pemilik mobil mewah kelas atas, semuanya seolah sepakat untuk menyumbangkan satu suara: suara protes melalui Aksi Kamisan.

Baca Juga Truk Isuzu Terguling di Jalur Ambarawa-Secang, Waspada Titik Rawan Kecelakaan di Pringsurat Temanggung

Salah satu yang memberikan reaksi paling keras adalah Utami (31), seorang pekerja swasta yang sedang menempuh perjalanan pulang. Ia tidak hanya membunyikan klakson sekali, melainkan menekannya cukup lama saat melintasi kerumunan massa aksi. Bagi Utami, bunyi klakson tersebut adalah perwakilan dari lidahnya yang kelu untuk berteriak langsung di depan kantor gubernur.

“Tadi ikut mengklakson karena saya sudah kesal banget sama pemerintah. Begitu melihat tulisan itu, rasanya seperti ada wadah untuk meluapkan apa yang saya rasakan. Ya, saya memang muak dengan kondisi sekarang,” ungkap Utami dengan nada bicara yang penuh penekanan saat berbincang dengan tim di lokasi.

Beban Berat di Balik Kenaikan Harga BBM

Keresahan Utami bukanlah tanpa alasan yang jelas. Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang baru-baru ini menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Baginya, kenaikan sebesar Rp 4.000 adalah angka yang tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kekecewaan Utami semakin bertambah ketika ia merasa pemerintah tidak menunjukkan empati sedikit pun atas beban yang dipikul rakyatnya.

Baca Juga Karnaval Sound Horeg di Pati Berujung Kericuhan: Dentuman Bass yang Memicu Bentrok dan Melukai Petugas

“Yang paling membuat saya marah adalah kenaikan BBM terbaru. Sebagai pengguna Pertamax, kenaikan empat ribu rupiah itu sangat memberatkan. Dan yang lebih menyakitkan, pemerintah seperti tidak punya rasa bersalah. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan yang menenangkan, seolah mereka menutup telinga dari rintihan masyarakat bawah,” tuturnya dengan raut wajah kecewa.

Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini sudah berada di titik nadir. Menurut pengamatannya, masyarakat perlahan-lahan mulai ‘hancur’ secara finansial, namun pemegang kebijakan di singgasana kekuasaan seolah tidak menyadari atau bahkan sengaja abai terhadap realitas pahit di lapangan.

Duka Pedagang Kecil: Antara Plastik dan Cilok

Sentimen serupa juga datang dari Ajmono (55), seorang pedagang cilok keliling yang sore itu ikut meramaikan ‘konser’ klakson dengan bunyi terompet dagangannya. Bagi Ajmono, politik mungkin terasa jauh, namun dampak dari kebijakan ekonomi pemerintah terasa sangat nyata di dalam gerobaknya. Setiap kenaikan harga bahan pokok dan BBM adalah ancaman langsung bagi dapur rumah tangganya.

“Kalau BBM naik, ya penginnya jangan naik lah, biasa saja. Sekarang semuanya jadi serba sulit. Keuntungan berkurang karena modalnya naik terus. Harga plastik buat bungkus saja sekarang sudah naik,” keluh Ajmono sambil melayani pelanggan di sekitar area Kota Semarang.

Baca Juga Niat Berobat Malah Berujung Jeruji Besi: Pria Tegal Tertangkap Impor Salep Ganja dari Thailand

Dampaknya tidak main-main. Jika biasanya ia mampu menjual hingga 1.000 butir cilok dalam sehari, kini produksinya dipangkas menjadi hanya 800 butir. Bos tempatnya mengambil dagangan tidak berani memberikan stok banyak karena daya beli masyarakat yang menurun drastis. Fenomena ini menjadi bukti sahih bahwa gejolak ekonomi di level makro telah menggerus sendi-sendi kehidupan di level mikro.

Klakson sebagai Indikator Keresahan Lintas Kelas

Presiden BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes), Septia Linasari, yang turut menginisiasi metode aksi ini, menjelaskan bahwa pemilihan ‘aksi klakson’ bertujuan untuk membuktikan sebuah hipotesis: bahwa kemuakan terhadap pemerintah bukan hanya monopoli mahasiswa atau aktivis semata.

“Klakson ini adalah indikator sederhana. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat sipil secara luas juga sudah sampai pada titik jenuh. Selama ini ada anggapan hanya mahasiswa yang vokal, padahal tidak. Ojol, tukang parkir, hingga pedagang, semuanya merasakan kelelahan yang sama terhadap kondisi Indonesia saat ini,” tegas Septia.

Septia juga menyoroti fakta menarik di mana mobil-mobil mewah seperti Fortuner dan HR-V ikut memberikan dukungan suara. Hal ini menandakan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan kebijakan yang kontroversial juga mulai menyentuh kenyamanan kelas menengah ke atas. Ini bukan lagi soal perut lapar semata, melainkan soal integritas tata kelola negara yang dianggap bermasalah.

Baca Juga Skandal Gagal Berangkat Umroh: Kantor Travel di Java Mall Semarang Digeruduk Massa, Pemilik Tak Berkutik

Sorotan Terhadap UU Polri dan Masa Depan Demokrasi

Selain isu ekonomi, Aksi Kamisan kali ini juga membawa narasi kritis terkait disahkannya RUU Polri menjadi Undang-Undang. Bagi para aktivis, pengesahan ini dilakukan di tengah gelombang penolakan yang masif, menunjukkan bahwa suara publik seringkali hanya dianggap sebagai angin lalu oleh para legislator.

“Sangat ironis, kenaikan harga Pertamax dibarengi dengan pengesahan UU Polri yang banyak mengandung pasal kontroversial. Kami sudah mendesak agar ini ditunda atau dikaji ulang, tapi kenyataannya tetap dipaksakan,” ujar Septia. Ia menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti pada aksi jalanan. Mereka berencana membawa permasalahan ini ke ranah hukum melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, fungsi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus dijaga marwahnya. Pasal-pasal yang dianggap dapat mencederai nilai demokrasi dan hak asasi manusia harus ditinjau kembali agar tidak menjadi alat represi di masa depan.

Pesan Serius di Balik Aksi yang ‘Jenaka’

Kevin Kurnia Priambodo, Presiden BEM Polines, yang juga berdiri di garis depan sambil memegang poster ajakan klakson, menyebutkan bahwa meskipun aksi ini terlihat santai dan terkadang memancing tawa, namun pesan yang dibawa sangatlah getir. Klakson adalah bentuk ‘tamparan’ yang diberikan rakyat kepada penguasa.

Baca Juga Kepulangan Kloter Pertama: Sujud Syukur dan Haru Jemaah Haji Jawa Tengah di Debarkasi Solo

“Mungkin terlihat lucu, ada tukang becak sampai sopir Trans Semarang ikut klakson. Tapi di balik itu, ini adalah bentuk penghinaan kolektif dari rakyat terhadap kinerja pemerintah. Kami tertawa sambil memegang poster, tapi hati kami sedang marah. Ini adalah tamparan keras dengan cara yang paling sederhana,” ungkap Kevin dengan penuh determinasi.

Aksi ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan bahwa suara rakyat tidak selalu harus disampaikan lewat meja perundingan formal yang seringkali buntu. Terkadang, desingan klakson di sore hari sudah cukup untuk menggambarkan betapa sesaknya napas warga yang terus-menerus dihantam kebijakan nir-empati. Jalan Pahlawan hari itu telah menjadi saksi bahwa ketika kata-kata mulai diabaikan, maka bunyi-bunyian akan mengambil alih ruang protes.

Harapannya, gema klakson dari Semarang ini mampu merambat hingga ke pusat kekuasaan, menyadarkan mereka bahwa di balik angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi, ada rakyat yang sedang berjuang keras hanya untuk sekadar bertahan hidup di tengah badai kenaikan harga dan ketidakpastian hukum.