Sentilan Keras Dedi Mulyadi untuk Pemkot Bandung: Turunkan ‘Senopati Agung’ Demi Bereskan Masalah Kota yang Terbengkalai

ZonaKabar — Dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat kembali memanas menyusul langkah tak terduga dari orang nomor satu di provinsi ini. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka memberikan mandat khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, untuk turun tangan langsung membenahi berbagai karut-marut yang melanda Kota Bandung. Langkah ini tidak hanya sekadar penugasan administratif, namun dipandang banyak pihak sebagai sebuah teguran halus namun tajam bagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menyebut Herman Suryatman dengan julukan istimewa, yakni ‘Senopati Agung’. Sang Gubernur seolah ingin menegaskan bahwa Kota Bandung membutuhkan penanganan ‘darurat’ dari sosok yang memiliki kewenangan luas untuk mengeksekusi kebijakan di lapangan. Fokus utamanya cukup jelas: menertibkan bangunan liar, membersihkan trotoar yang kumuh, hingga mengurai benang kusut kemacetan yang kian mencekik warga Kota Kembang.

Sinyal Ketidakpuasan Gubernur Jabar Terhadap Kinerja Pemkot

Penunjukan Sekda Jabar untuk ‘mengambil alih’ sebagian urusan teknis di Ibu Kota Jawa Barat ini memancing reaksi beragam. Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa beban kerjanya terasa lebih ringan berkat kehadiran Herman Suryatman yang proaktif bergerak di lapangan. Namun, di balik pujian tersebut, tersirat pesan bahwa ada celah besar yang ditinggalkan oleh Pemkot Bandung dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Baca Juga Waspada Hantavirus Mengintai: 10 Minuman Herbal Alami untuk Memperkuat Imun dan Saluran Pernapasan

“Ini tugas saya sudah agak ringan nih, karena Senopati Agung Herman Surya Kencana sudah terus menjalankan tugas membersihkan bangunan-bangunan liar, trotoar yang kumuh, jalanan yang macet di Kota Bandung sehingga saya bisa terus keliling Jawa Barat. Untuk membenahi Kota Bandung, saya tugaskan Senopati Agung Pak Sekda,” tutur Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari kanal media sosialnya.

Langkah ini seketika menjadi bola salju di kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan, Andri Gunawan, menilai bahwa ini adalah ‘momentum refleksi’ yang sangat krusial bagi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Menurutnya, keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi dalam urusan mikro kota adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam manajemen pelayanan publik di level kota.

Refleksi Diri: Apakah Pemkot Bandung Masih Optimal?

Andri Gunawan tidak menampik bahwa intervensi Gubernur melalui Sekda Jabar merupakan tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah kota. Ia menekankan agar jajaran eksekutif di Kota Bandung tidak bersikap defensif, melainkan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Baginya, penugasan ‘Senopati Agung’ adalah indikator objektif bahwa pimpinan wilayah melihat kinerja Pemkot Bandung belum mencapai level optimal.

Baca Juga Tragedi Longsor di Salawu Tasikmalaya: Hujan Deras Hantam Permukiman dan Lumpuhkan Jalur Utama Garut-Tasik

“Pak Gubernur memerintahkan Senopati untuk bebenah Bandung. Saya kira ini adalah momentum Pemkot Bandung untuk berkaca diri. Jangan-jangan dalam penilaian pimpinan, kinerja pemerintah kota ini masih belum maksimal,” ujar Andri dengan nada kritis. Ia menambahkan bahwa publik mungkin saja menafsirkan fenomena ini sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengurus dirinya sendiri maupun kepentingan rakyatnya.

Persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal ‘maruah’ sebuah kota yang pernah dijuluki Parijs van Java. Jika urusan trotoar dan estetika jalanan saja harus melibatkan otoritas provinsi, maka timbul pertanyaan besar: sejauh mana tanggung jawab yang telah dijalankan oleh dinas-dinas terkait di Kota Bandung?

Sorotan Tajam Terhadap Infrastruktur yang Terabaikan

Sebagai wakil rakyat, Andri Gunawan kerap menerima hujan keluhan dari warga, mulai dari masalah klasik hingga masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan, penerangan jalan umum (PJU) yang tidak seragam, hingga persoalan sampah yang tak kunjung tuntas. Namun, yang paling membuatnya geram adalah kelalaian pada detail-detail kecil yang justru berada di jantung pemerintahan kota.

Baca Juga Jadwal Sholat Kota Cirebon Sabtu 16 Mei 2026: Menggapai Keberkahan di Kota Wali Melalui Ibadah Tepat Waktu

Salah satu contoh yang ia kemukakan adalah kondisi jalan di sekitar Balai Kota Bandung. “Coba lihat dan perhatikan, sepanjang Balai Kota itu jalanannya renjul (bergelombang). Itu maruah pemerintah kota! Belum lagi soal PJU-nya, ada yang hitam klasik, ada yang silver, tidak seragam sama sekali. Dari hal sekecil itu, kita bisa menilai apakah Bandung diurus dengan teliti atau tidak,” tegasnya.

Bahkan, Andri menceritakan laporan mengenai adanya baut yang mencuat di badan jalan dekat pusat pemerintahan tersebut. Kondisi berbahaya itu konon baru diperbaiki setelah viral dan mendapat protes keras dari masyarakat di media daring. Hal-hal semacam inilah yang menurutnya memicu kegeraman Gubernur hingga merasa perlu menurunkan ‘Senopati’ untuk turun tangan langsung.

Dilema Sampah dan Carut-Marut Kabel Udara

Mengenai masalah sampah, Andri memberikan sedikit kelonggaran karena persoalannya bersifat makro dan kompleks. Namun, untuk masalah infrastruktur dasar seperti lubang di jalan dan lampu penerangan yang mati, ia tidak menemukan alasan bagi Pemkot untuk lamban bertindak. Baginya, penyelesaian lubang jalan dan penambahan penerangan bukanlah urusan yang rumit jika ada kemauan politik yang kuat.

Baca Juga Mengatasi Nyeri Sendi Secara Alami: 5 Buah Ajaib Penurun Asam Urat yang Wajib Masuk Menu Harian Anda

Selain itu, proyek galian kabel bawah tanah yang bertujuan untuk estetika kota justru menyisakan residu masalah bagi pengguna jalan. Andri menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung modernisasi infrastruktur, namun proses pasca-pengerjaan seringkali terbengkalai. Banyak jalan yang sudah digali tidak dikembalikan ke kondisi semula dengan rapi, sehingga menyebabkan permukaan jalan tidak rata dan membahayakan pengendara.

“Sudah setahun lebih di beberapa titik Kota Bandung, jalanan jadi menonjol atau mendelap (ambles) setelah proyek galian. Bahkan sudah ada korban. Hal seperti ini yang membuat Pak Gubernur sampai harus mengutus Pak Sekda untuk membereskannya secara cepat atau ‘set-set’,” imbuhnya.

Belajar dari Etos Kerja ‘Blusukan’ Gubernur

Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi, Andri Gunawan secara jujur mengapresiasi keberanian Gubernur untuk turun langsung ke isu-isu yang sangat detail. Ia mencontohkan bagaimana Gubernur sempat mengurusi masalah jemuran kasur yang semrawut di kawasan Monumen Perjuangan (Monju). Tindakan-tindakan kecil namun berdampak pada estetika dan ketertiban ini diharapkan bisa menjadi teladan bagi jajaran Pemkot Bandung.

Baca Juga Jaga Imun Tubuh! Inilah 5 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi Saat Musim Pancaroba Agar Tidak Mudah Tumbang

Andri berharap pemerintah kota tidak mencari kambing hitam atas setiap masalah yang muncul. Misalnya, ketika terjadi genangan air akibat drainase buruk, jangan langsung menyalahkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Fokus utama seharusnya adalah memperbaiki sistem drainase dan mempercepat perbaikan jalan tanpa banyak alasan birokrasi.

“Pemerintah kota sebenarnya punya data lengkap. Yang penting sekarang adalah eksekusi. Selesaikan dulu prioritas utama, yaitu masalah ‘Bandung Gelap’ dan jalan bergelombang sebelum bicara persoalan yang lebih luas. Jangan sampai rakyat merasa pemerintahnya absen saat mereka membutuhkan solusi nyata,” tutup Andri.

Masa Depan Bandung di Tangan Sinergi Provinsi-Kota

Langkah Dedi Mulyadi menunjuk Herman Suryatman sebagai motor penggerak pembenahan Bandung memang unik. Ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat ingin memastikan bahwa ibu kota provinsinya tidak kehilangan identitas dan kenyamanannya. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana Pemkot Bandung merespons ‘bantuan’ ini. Apakah akan dianggap sebagai bentuk intervensi yang mengganggu otonomi, atau justru dijadikan cambuk untuk bekerja lebih keras?

Masyarakat kini menantikan perubahan nyata di lapangan. Dengan hadirnya sang ‘Senopati Agung’ yang dipersenjatai mandat langsung dari gedung sate, harapan agar Kota Bandung kembali cantik, terang, dan mulus kini berada di pundak kolaborasi antara Provinsi dan Kota. Satu hal yang pasti, publik tidak lagi butuh perdebatan administratif, mereka hanya butuh jalan yang tidak berlubang, trotoar yang nyaman untuk berjalan, dan kota yang tidak lagi gelap gulita saat malam tiba.

ZonaKabar akan terus memantau perkembangan di lapangan, apakah instruksi Gubernur ini akan memberikan dampak instan bagi wajah Kota Bandung atau justru memicu gesekan baru dalam relasi kekuasaan di Jawa Barat.