Skandal Pelecehan Seksual di Demak: Kemenag Ungkap Ponpes TKP Ternyata Tak Berizin

ZonaKabar — Tabir gelap menyelimuti dunia pendidikan keagamaan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sebuah institusi yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu suci dan pembentukan karakter mulia, justru berubah menjadi panggung nestapa bagi para santrinya. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pengasuh Ma’had Adzimul Quran Al Anfas kini memasuki babak baru yang mengejutkan publik, menyusul temuan otoritas terkait mengenai legalitas lembaga tersebut.

Legalitas yang Dipertanyakan: Institusi Tanpa Izin

Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kemenag Kanwil) Provinsi Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait status resmi lembaga pendidikan tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan fakta mencengangkan bahwa Ma’had Adzimul Quran Al Anfas yang berlokasi di Rejosari, Karangawen, Demak, beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Hal ini mengonfirmasi kekhawatiran banyak pihak mengenai minimnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan non-formal yang menjamur di pelosok daerah.

Moch Fatkhuronji, selaku Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jateng, menegaskan bahwa lembaga tersebut belum memiliki Izin Operasional atau yang biasa disebut IJOP. Tanpa adanya dokumen legal ini, sebuah lembaga pendidikan keagamaan secara teknis tidak berada di bawah pembinaan langsung struktur Kementerian Agama, yang kemudian menciptakan celah pengawasan yang fatal. Investigasi mengenai legalitas pesantren di wilayah ini pun kini semakin diperketat.

Baca Juga Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 ASN 2026: Panduan Lengkap untuk PNS, TNI, Polri, hingga Pensiunan

Dinamika di Dalam Ma’had: 30 Santri dalam Bayang-bayang

Meskipun tidak memiliki izin operasional, kenyataannya Ma’had tersebut telah menampung puluhan santri yang datang dengan harapan mendapatkan bimbingan spiritual. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenag, terdapat total 30 santri yang menimba ilmu di sana, terdiri dari 12 santriwati dan 18 santriwan. Jumlah yang cukup signifikan bagi sebuah lembaga yang status berdirinya pun masih misterius bagi otoritas keagamaan setempat.

Fatkhuronji mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan lembaga ini mulai didirikan dan sejak kapan aktivitas belajar-mengajar berlangsung. Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya fenomena “pesantren siluman” yang bergerak di bawah radar pemerintah hingga kasus kriminal mencuat ke permukaan. Masyarakat kini didorong untuk lebih proaktif dalam mencari daftar ponpes resmi sebelum menitipkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan.

Kronologi Terungkapnya Kasus: Jeritan dari Balik Dinding Karangawen

Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan dari korban yang merasa trauma atas perlakuan oknum pengasuh berinisial MT. Dugaan pelecehan seksual ini bukan sekadar rumor belaka, melainkan telah menjadi substansi hukum di meja penyidik. Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) menjadi motor penggerak yang membantu menyuarakan keadilan bagi para korban yang selama ini terbungkam oleh rasa takut dan dominasi kekuasaan sang pengasuh.

Baca Juga Menakar Nakhoda Baru Universitas Tidar: Pendaftaran Seleksi Rektor Periode 2026-2030 Resmi Dibuka

Cak Ulil, Koordinator Lapangan ASPIRASI, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka posko pengaduan pascakejadian serupa di daerah lain. Ternyata, keberanian satu korban memicu korban lainnya untuk bersuara. Berdasarkan pendampingan hukum, setidaknya ditemukan empat orang yang diduga menjadi korban keganasan nafsu bejat sang oknum. Namun, hingga saat ini baru dua orang yang secara resmi berani menempuh jalur hukum dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Rasa takut akan stigma sosial masih menjadi penghambat besar dalam penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan tertutup.

Upaya Penegakan Hukum dan Koordinasi Lintas Sektoral

Polres Demak kini tengah bekerja keras mendalami laporan tersebut. Kasat Reskrim Polres Demak, AKP Arlan Budi Kusuma, mengonfirmasi adanya dua laporan resmi terhadap MT dalam kapasitasnya sebagai pemilik sekaligus pengasuh ponpes. Penyidikan intensif terus dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti penguat agar tersangka dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Langkah ini menjadi krusial untuk memutus rantai impunitas bagi predator seksual yang berkedok tokoh agama.

Di sisi lain, Kemenag Kanwil Jateng tengah menjalin koordinasi erat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Demak untuk mengambil langkah tegas. Karena lembaga tersebut tidak memiliki IJOP, Kemenag tidak memiliki wewenang administratif untuk menutupnya secara langsung. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Satpol PP dan pihak Pemda menjadi jalan keluar untuk mengeksekusi penutupan lembaga ilegal tersebut guna mencegah jatuhnya korban tambahan. Penertiban terhadap lembaga pendidikan tak berizin kini menjadi prioritas utama di Jawa Tengah.

Baca Juga Drama Evakuasi Sapi ‘Giras’ di Klaten: Terperosok ke Bak Sedalam 4 Meter, Damkar Kerahkan 12 Ribu Liter Air

Pemulihan Trauma: Menata Kembali Jiwa yang Terluka

Selain aspek hukum, penyelamatan psikologis para korban menjadi fokus utama yang tidak boleh terabaikan. Berbagai pihak mulai dari Kemenag, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial (Dinsos), hingga Satgas P2KP bersatu padu memberikan pendampingan psikologis. Luka batin yang dialami para santri, terutama yang masih di bawah umur, membutuhkan waktu lama dan penanganan profesional untuk bisa sembuh.

Pendampingan ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri para korban dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan maksimal dari intimidasi pihak manapun. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan anak sangat diuji dalam kasus ini, mengingat posisi pelaku yang seringkali memiliki pengaruh sosial yang kuat di lingkungan sekitarnya.

Pelajaran Berharga bagi Orang Tua dan Masyarakat

Tragedi di Karangawen, Demak ini menjadi alarm keras bagi seluruh lapisan masyarakat. Legalitas sebuah lembaga pendidikan bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas, melainkan instrumen perlindungan bagi peserta didik. Dengan adanya izin resmi, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan standarisasi pengasuh, kurikulum, hingga lingkungan fisik pesantren agar tetap aman dan kondusif.

Baca Juga Fenomena Coffee Shop Solo: Geliat Ekonomi Kreatif yang Menyumbang Pajak Rp 20 Miliar

Masyarakat dihimbau untuk lebih teliti dan tidak segan-segan menanyakan surat izin operasional kepada pengelola lembaga sebelum mendaftarkan anak mereka. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan jemput bola dan pendataan terhadap madrasah atau ma’had yang baru berdiri. Jangan sampai ada lagi celah bagi oknum tak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi simbol-simbol agama demi kepentingan pribadi yang menyimpang.

Kini, publik menunggu ketegasan hukum bagi MT dan langkah nyata dari pemerintah untuk membersihkan institusi pendidikan dari praktik-praktik ilegal dan amoral. Demak, yang dikenal sebagai Kota Wali, tidak boleh dikotori oleh noda hitam pelecehan yang merusak masa depan generasi penerus bangsa.