Potret Ironi di Balik Kemegahan Istana Presiden Palabuhanratu: Mengurai Benang Kusut ‘Lorong Sampah’ Pantai Citepus

ZonaKabar — Di balik deru ombak Pantai Citepus yang menjadi magnet wisata Sukabumi, tersembunyi sebuah pemandangan yang mengusik nurani estetika dan lingkungan. Dinding beton kokoh berkelir putih bersih, lengkap dengan ornamen roster abu-abu yang elegan, berdiri megah memagari Pesanggrahan Istana Presiden di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan ini bukan sekadar arsitektur, melainkan simbol kedaulatan dan sejarah panjang representasi negara di tanah Pasundan.

Sisi Gelap di Balik Tembok Istana

Namun, tepat di balik lanskap kedinasan yang sakral dan terjaga ketat tersebut, sebuah ironi lingkungan mengular sepanjang 16 meter. Sebuah lorong sempit yang terjepit di antara deretan belakang warung wisata dan benteng istana kini telah bertransformasi menjadi area yang sangat kumuh. Kawasan ini kini populer dengan sebutan pahit: ‘Lorong Sampah’.

Pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Ratusan karung putih berukuran besar, yang dipenuhi limbah sabut kelapa muda, ditumpuk bertingkat hingga setinggi pundak orang dewasa. Karung-karung ini seolah bersandar pasrah pada tembok pembatas istana, menciptakan kontras yang tajam antara kemewahan bangunan negara dan tumpukan limbah hasil pariwisata pantai yang tidak terkelola.

Baca Juga Duka di Balik Rivalitas: Persib Bandung Bersikap Tegas Atas Rentetan Kekerasan Pasca Laga Kontra Persija

Aroma Busuk dan Ancaman Predator Melata

Kondisi ini bukanlah fenomena baru yang terjadi dalam semalam. Proses pembusukan organik ini dilaporkan telah berjalan lebih dari satu bulan, terakumulasi sejak momentum libur Lebaran yang lalu. Sabut-sabut kelapa yang semula berwarna cerah kini mulai menghitam, melepaskan aroma asam yang sangat pekat dan menyengat ke udara sekitar.

Situasi akan semakin memburuk saat hujan mengguyur kawasan pesisir Palabuhanratu. Air hujan yang meresap ke dalam tumpukan karung mempercepat fermentasi alami, menghasilkan lindi yang berbau menyengat dan mengalir di lorong lembap tersebut. Tidak hanya merusak pemandangan, kondisi ini juga mulai memicu kekhawatiran terkait keselamatan warga dan pengunjung.

Warga sekitar melaporkan bahwa lorong tersebut kini menjadi habitat baru bagi hewan melata. Keberadaan tumpukan karung yang lembap dan gelap menjadi tempat persembunyian ideal bagi ular. Hal ini tentu menjadi alarm bahaya bagi para pedagang dan wisatawan yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut, mengingat keamanan di area lingkungan hidup pemukiman dan wisata adalah prioritas utama.

Baca Juga Antisipasi Penyusup di Aksi May Day: Polda Jabar Perketat Pengamanan dan Serukan Kewaspadaan Kolektif

Jeritan Pedagang: Iuran Terbayar, Sampah Menumpuk

Dena, Koordinator Pedagang Pantai Istana Presiden (IP), mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap situasi ini. Menurutnya, penumpukan sampah ini terjadi bukan karena ketidakpedulian para pedagang, melainkan akibat inkonsistensi pengangkutan dari armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi.

“Kami seolah dibiarkan dalam ketidakpastian. Secara administratif, kami sangat kooperatif. Sebanyak 30 warung di Pantai IP rutin membayar iuran wajib sebesar Rp 20.000 per minggu yang dipungut langsung oleh petugas lapangan. Namun, hasilnya bisa dilihat sendiri, sampah tetap menggunung,” tutur Dena saat memberikan keterangan kepada tim redaksi.

Berdasarkan kesepakatan awal, limbah organik tersebut semestinya diangkut setidaknya setiap dua pekan sekali. Namun realitanya, sejak masa libur Lebaran berakhir, armada pengangkut baru menyambangi lokasi tersebut sebanyak dua hingga tiga kali saja. Akibatnya, volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas harian wisatawan yang menikmati kelapa muda terus melampaui kapasitas penyimpanan yang ada.

Upaya Mandiri yang Berujung Buntu

Para pedagang sebenarnya telah berupaya mengikuti arahan teknis dari instansi terkait. Mereka meluangkan waktu ekstra untuk mencacah sabut kelapa yang semula bulat utuh menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini dilakukan agar limbah lebih mudah dikemas ke dalam karung dan tidak memakan banyak ruang, sesuai instruksi pemilahan sampah yang pernah disosialisasikan.

Baca Juga Tragedi di Balik Tembok Beton: Buruh Harian Tewas Tertimbun Longsor TPT di Puncak Cianjur

“Kami sudah mencacahnya satu per satu, memasukkannya ke karung dengan rapi. Kami ikuti semua prosedurnya. Tapi sekarang kami justru tersudut karena ada kabar bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cimenteng di Cikembar menolak kiriman sampah sabut kelapa,” tambah Dena dengan nada kecewa.

Ketiadaan koordinasi dan minimnya sosialisasi mengenai kebijakan baru di hilir pembuangan membuat para pedagang kecil ini merasa terjebak. Di satu sisi mereka dilarang membuang sampah sembarangan, namun di sisi lain, jalur pembuangan resmi yang mereka bayar justru tertutup tanpa solusi alternatif yang jelas dari pemerintah daerah.

Dilema Teknologi RDF dan Karakteristik Limbah Kelapa

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi, Dede Jaenudin, memberikan penjelasan teknis yang mendasari hambatan tersebut. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah daerah saat ini tengah mengalami transisi teknologi menuju Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini bertujuan mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan.

Namun, teknologi ini memiliki kelemahan spesifik. Mesin RDF yang dimiliki saat ini didesain untuk mereduksi sampah jenis plastik dan material lunak lainnya. Sementara itu, batok dan sabut kelapa memiliki karakteristik yang sangat keras dan berserat kuat.

Baca Juga Jadwal Sholat Bandung Hari Ini, Rabu 29 April 2026: Panduan Menjemput Keberkahan di Kota Kembang

“Karakteristik limbah kelapa sangat menyulitkan proses pemilahan, baik secara manual maupun mekanis. Jika dipaksakan masuk ke dalam instalasi RDF, serat kelapa yang kuat berpotensi besar memicu kerusakan fatal pada komponen mesin kami,” jelas Dede. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa TPA Cimenteng mulai membatasi penerimaan limbah organik jenis ini.

Mendorong Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

Sebagai jalan keluar jangka panjang, pihak DLH mendorong adanya konsep pengelolaan sampah berbasis kemitraan dan mandiri di kawasan wisata. Dede mengharapkan para pelaku usaha tidak lagi menggantungkan seluruh beban pembuangan ke TPA, melainkan mulai memikirkan diversifikasi pengolahan sampah organik secara lokal.

“Kami berharap para pengelola kawasan wisata bersama komunitas pedagang mulai mengolah limbah kelapanya sendiri secara komunal. Sabut kelapa sebenarnya memiliki nilai ekonomis jika diolah menjadi cocopeat atau kerajinan tangan, namun ini memang memerlukan komitmen bersama,” pungkasnya.

Meski ide pengelolaan mandiri terdengar ideal secara teori, bagi para pedagang kecil di Pantai IP, implementasi gagasan tersebut terasa seperti ‘panggang jauh dari api’. Tanpa adanya pendampingan teknis, penyediaan fasilitas mesin pencacah yang mumpuni, serta bantuan akses pasar untuk produk olahan sampah, instruksi pengolahan mandiri hanya akan menjadi beban tambahan bagi mereka.

Baca Juga Rencana Mewah Konvoi Juara Persib Bandung: Simak Rute Lengkap dari Gedung Sate hingga Pesta di JPO Asia Afrika

Hingga solusi konkret disepakati antara otoritas terkait dan para pelaku usaha, ‘lorong sampah’ di samping kemegahan Istana Presiden Palabuhanratu akan tetap menjadi saksi bisu atas belum tuntasnya tata kelola sampah di pesisir selatan Jawa Barat. Sebuah tantangan besar bagi visi pariwisata berkelanjutan yang sering didengungkan oleh pemerintah.