Transformasi Transportasi Jawa Barat: Menakar Ulang Wacana Jalan Berbayar dari Era Aher hingga Dedi Mulyadi

ZonaKabar — Diskursus mengenai tata kelola jalan raya di Jawa Barat kini memasuki babak baru yang cukup revolusioner. Wacana penerapan sistem jalan berbayar yang sempat meredup, kini kembali mencuat ke permukaan dengan narasi yang jauh lebih berani. Jika sebelumnya kebijakan ini dipandang sebagai instrumen pembatas kemacetan semata, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, gagasan ini bertransformasi menjadi sebuah skema keadilan ekonomi yang menyentuh fundamental perpajakan daerah.

Langkah yang diambil Pemprov Jabar ini sebenarnya bukanlah sebuah langkah yang muncul dari ruang hampa. Infrastruktur Jawa Barat telah lama menjadi medan uji coba berbagai kebijakan transportasi nasional. Namun, usulan terbaru ini membawa angin perubahan yang cukup ekstrem: menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem bayar per penggunaan jalan. Sebuah pergeseran paradigma dari kewajiban berbasis kepemilikan menjadi kewajiban berbasis pemanfaatan.

Jejak Digital: Kilas Balik Era Ahmad Heryawan dan Kegagalan di Margonda

Menengok ke belakang, ingatan publik mungkin masih tertuju pada tahun 2017 dan 2018. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher), Jawa Barat sudah mulai serius melirik teknologi Electronic Road Pricing (ERP). Kala itu, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan perusahaan raksasa asal Swedia, Kapsch TrafficCom, untuk melakukan studi mendalam mengenai manajemen lalu lintas yang modern.

Baca Juga Mengapa Pendaftaran QR Code MyPertamina Anda Ditolak? Kenali 3 Penyebab Utama dan Solusi Jitunya

Kawasan Margonda di Kota Depok dipilih sebagai laboratorium awal. Pilihan ini bukan tanpa alasan; Depok merupakan gerbang utama mobilitas warga penyangga menuju Jakarta. Skema yang dirancang saat itu cukup canggih, menggunakan gerbang otomatis dengan sensor pemindai dan kamera presisi tinggi. Namun, rencana ambisius tersebut harus kandas di tengah jalan. Penolakan keras dari Pemerintah Kota Depok dan kekhawatiran masyarakat akan beban ekonomi tambahan membuat proyek ERP era Aher berakhir di meja arsip.

Visi Dedi Mulyadi: Antara Kualitas Jalan dan Penghapusan Pajak

Hampir satu dekade berselang, Gubernur Dedi Mulyadi menghidupkan kembali bara yang sempat padam tersebut dengan pendekatan yang berbeda. Dedi menyadari bahwa meminta masyarakat membayar untuk menggunakan jalan tanpa memberikan layanan prima adalah sebuah ketidakadilan. Oleh karena itu, ia menetapkan standar tinggi bagi jalan provinsi sebelum sistem berbayar ini benar-benar diimplementasikan.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan provinsi yang benar-benar berkualitas. Kita bicara tentang standar yang jelas, bukan sekadar aspal yang terlihat hitam,” tegas Dedi dalam sebuah diskusi terbatas pada Selasa (12/5/2026). Baginya, jalan berbayar adalah ‘kontrak layanan’ antara pemerintah dan rakyat. Jika rakyat membayar, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas setara jalan tol di setiap jengkal jalan provinsi.

Baca Juga Filosofi di Balik Kabut Ciremai: Bupati Kuningan Lantik Pejabat Pilihan dengan Semangat Pendaki

Infrastruktur Bintang Lima sebagai Syarat Mutlak

Berdasarkan cetak biru yang disiapkan, ada lima pilar utama yang harus dipenuhi sebelum sistem ini berjalan. Pertama adalah kualitas aspal yang mulus tanpa cacat. Kedua, sistem drainase yang memadai untuk memastikan tidak ada genangan air yang merusak konstruksi jalan. Ketiga, integrasi teknologi keamanan melalui jaringan CCTV di sepanjang jalur provinsi untuk memantau keamanan pengguna jalan selama 24 jam.

Tak berhenti di situ, pilar keempat mencakup aspek estetika dan fungsionalitas melalui Penerangan Jalan Umum (PJU) yang indah dan terang benderang. Terakhir, yang paling krusial, adalah penyediaan pos pengamanan terpadu. Pos ini nantinya tidak hanya diisi oleh petugas keamanan, tetapi juga dilengkapi dengan mobil derek, unit pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis yang siap siaga menghadapi situasi darurat di jalan raya.

Filosofi Keadilan: Bayar Sesuai Beban dan Pemakaian

Salah satu poin paling menarik dari gagasan ini adalah rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor tahunan. Menurut pandangan Dedi Mulyadi, sistem pajak saat ini kurang adil karena pemilik kendaraan tetap harus membayar pajak meski mobil atau motornya hanya terparkir di garasi. Dengan sistem jalan berbayar, prinsip pay-as-you-go akan diterapkan.

Baca Juga Dilema Strategi Bojan Hodak: Prediksi Line-up Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta dan Misi Mengunci Gelar Juara

“Artinya, ketika Anda menggunakan jalan, di situlah Anda berkontribusi. Jika kendaraan tidak digunakan, Anda tidak dibebani biaya. Ini adalah wujud rasa keadilan yang nyata,” jelasnya. Selain frekuensi penggunaan, tarif juga akan dibedakan berdasarkan beban kendaraan. Kendaraan berat yang memberikan dampak kerusakan lebih besar pada infrastruktur akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi yang ringan.

Mendorong Kebijaksanaan dalam Berkendara

Selain aspek ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan menjadi instrumen kendali sosial. Dengan adanya biaya yang melekat pada setiap perjalanan, masyarakat didorong untuk lebih bijak dalam bermobilitas. Perjalanan yang tidak mendesak atau tidak penting diharapkan dapat dikurangi, yang secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya kemacetan dan polusi udara di Jawa Barat.

Namun, Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa ini masih merupakan sebuah gagasan besar yang memerlukan kajian akademis yang mendalam. Pemprov Jabar saat ini tengah menyusun tim pakar yang terdiri dari akademisi, ahli transportasi, hingga pengamat ekonomi untuk membedah segala aspek, mulai dari teknis pemungutan hingga dampak sosial-ekonominya terhadap masyarakat kelas bawah.

Baca Juga Prakiraan Cuaca Cirebon 14 Mei 2026: Sedia Payung Sebelum Hujan Ringan Mengguyur Kota Udang

Menuju Masa Depan Transportasi yang Terintegrasi

Langkah berani ini tentu mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan bahwa pendapatan dari jalan berbayar ini benar-benar dikelola secara transparan untuk pemeliharaan jalan, bukan justru menjadi beban baru yang mencekik. Masyarakat Jawa Barat tentu menantikan bagaimana tim kajian ini bekerja dan apakah impian memiliki jalan provinsi sekelas jalan tol dengan kompensasi penghapusan pajak tahunan bisa menjadi kenyataan.

Jika berhasil, Jawa Barat akan menjadi pionir di Indonesia yang mampu mengubah sistem perpajakan konvensional menjadi sistem layanan berbasis penggunaan yang lebih modern dan akuntabel. Sebuah langkah besar yang mungkin akan mengubah wajah transportasi nasional di masa depan.