Nestapa Warga Dinar Indah Semarang: Terjebak Banjir Berulang dan Menanti Kepastian Relokasi

ZonaKabar — Prahara air yang seolah tak kunjung usai kembali menyapa warga Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sore itu, langit yang semula cerah berubah menjadi kelabu, membawa kecemasan yang sama bagi puluhan kepala keluarga yang tinggal di sana. Banjir kembali menggenangi kawasan permukiman tersebut, memaksa warga untuk sekali lagi menyuarakan tuntutan lama mereka: relokasi permanen sebagai solusi akhir dari penderitaan menahun.

Bagi warga Dinar Indah, banjir bukan lagi sekadar tamu tahunan, melainkan ancaman nyata yang bisa datang kapan saja tanpa permisi. Upaya penanganan sementara yang selama ini dilakukan pemerintah daerah dirasa belum menyentuh akar permasalahan. Wacana untuk memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman kini kembali mencuat, didorong oleh rasa frustrasi warga yang merasa hidup mereka selalu dihantui oleh luapan Sungai Babon yang berada tepat di samping perumahan.

Siklus Banjir yang Melelahkan di Tahun 2026

Ketua RT 6/RW 26 Kelurahan Meteseh, Fajar, mengungkapkan betapa melelahkannya menghadapi siklus banjir yang terjadi secara beruntun. Dalam catatan warga, sepanjang tahun 2026 saja, perumahan mereka setidaknya sudah dihantam banjir besar sebanyak tiga kali. Kejadian pertama meletus pada bulan Februari, tepat satu hari sebelum perayaan Imlek. Belum sempat warga bernapas lega, banjir kembali datang di bulan Maret saat suasana bulan suci Ramadan tengah berlangsung, dan puncaknya terjadi lagi pada pengujung April ini.

Baca Juga Jejak Damai di Kota Bengawan: 57 Biksu Thudong Disambut Hangat di Pura Mangkunegaran

“Jika menengok ke belakang, tahun 2023 mungkin menjadi ingatan yang paling kelam karena air merendam hingga setinggi genteng. Namun, di tahun 2026 ini, frekuensinya sungguh luar biasa. Kami baru saja selesai membersihkan sisa-sisa lumpur bulan lalu, sekarang air masuk lagi,” ujar Fajar saat ditemui tim ZonaKabar di Masjid Ar Rohman, tempat pengungsian sementara bagi warga terdampak, Kamis (30/4/2026) malam.

Kondisi ini menciptakan trauma psikologis yang mendalam bagi warga. Setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, warga secara otomatis bersiap-siap untuk mengevakuasi barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Kehidupan yang tenang seolah menjadi kemewahan yang mahal bagi mereka yang bermukim di titik rawan banjir Semarang tersebut.

Antara Nyawa dan Kelayakan Hunian

Fajar menekankan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar masalah kerugian materi, melainkan menyangkut keselamatan jiwa. Di wilayah RT-nya saja, terdapat sekitar 27 Kepala Keluarga (KK) dengan total 102 warga. Jumlah tersebut bukanlah angka statistik semata, melainkan nyawa manusia yang keselamatannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah.

Baca Juga Amukan Si Jago Merah di Kedungtuban: Rumah Kayu Jati Warga Kemantren Ludes Terbakar, Kerugian Capai Rp 250 Juta

“Menurut saya, sudah cukup. Apa lagi yang mau dipertahankan di sini? Wilayah RT kami sudah jelas-jelas tidak layak huni. Ini fakta lapangan yang harus dipahami oleh pemerintah kota maupun pusat. Kami berbicara tentang 102 nyawa manusia yang setiap saat terancam jika tanggul kembali jebol,” tegas Fajar dengan nada bicara yang sarat akan kekhawatiran.

Warga mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil pemerintah. Selama ini, solusi yang ditawarkan seringkali bersifat reaktif, seperti perbaikan tanggul darurat yang rentan hancur kembali saat debit air meningkat drastis. Bagi mereka, relokasi warga adalah satu-satunya jawaban untuk jangka panjang agar mereka bisa tidur dengan nyenyak tanpa takut tenggelam di tengah malam.

Dilema Infrastruktur dan Normalisasi Sungai

Senada dengan Fajar, Benowo, salah satu warga terdampak lainnya, berpendapat bahwa permukiman Dinar Indah memang secara geografis sudah tidak layak untuk ditempati. Tingginya sedimentasi di Sungai Babon membuat daya tampung sungai menurun drastis. Ketika hujan mengguyur wilayah atas, debit air yang mengalir turun tidak lagi mampu ditampung oleh badan sungai, sehingga meluap dan menghancurkan pembatas jalan maupun tanggul.

Baca Juga Tragedi Maut di Tambang Galian C Klaten: Operator Ekskavator Asal Rembang Mengembuskan Napas Terakhir Akibat Tertimbun Tebing

“Kami butuh solusi cepat. Jangka pendeknya memang tanggul yang layak dan kuat karena situasi ini sangat insidentil. Selain itu, pengerukan sungai sudah sangat mendesak. Sedimentasi yang tinggi membuat sungai jadi dangkal, perlu dinormalisasi secepatnya,” jelas Benowo kepada ZonaKabar. Namun, ia kembali menggarisbawahi bahwa perbaikan infrastruktur hanyalah penunda masalah, bukan penghilang masalah.

Ia berharap adanya kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Pusat. Menurutnya, hambatan utama relokasi seringkali ada pada ketersediaan lahan. Jika Pemkot mampu menyediakan lahan yang aman, maka pembangunan fisiknya diharapkan bisa didukung oleh kementerian terkait melalui anggaran pusat.

Menelusuri Akar Hambatan Relokasi

Wacana relokasi sebenarnya bukanlah barang baru. Pemerintah Kota Semarang sudah sempat melemparkan janji ini usai banjir besar tahun 2023 yang dipicu oleh jebolnya tanggul utama. Namun, realisasinya hingga kini masih tersendat di jalur birokrasi dan masalah legalitas lahan. Persoalan kepemilikan tanah pengembang menjadi salah satu ganjalan utama dalam proses pemindahan warga.

Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita, dalam pernyataan sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengambil alih lahan milik pengembang untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah susun atau hunian tetap bagi warga terdampak. Namun, proses ini membutuhkan legalitas yang kuat di atas kertas agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Baca Juga Niat Puasa Tarwiyah Sekaligus Senin: Panduan Lengkap Tata Cara, Keutamaan, dan Hukum Menggabungkan Niat

“Kami sedang mencari celah legal agar lahan pengembang tersebut bisa digunakan secara resmi. Semuanya harus ada hitam di atas putih. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mendapatkan bantuan pembangunan hunian baru. Lahan adalah kunci utamanya,” ungkap Mbak Ita dalam sebuah koordinasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Harapan untuk Hidup yang Lebih Bermartabat

Meskipun warga memahami bahwa proses birokrasi dan pengadaan lahan untuk hunian layak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, mereka tidak bisa terus-menerus menunggu dalam ketidakpastian. Setiap menit keterlambatan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis berarti risiko yang lebih besar bagi warga Dinar Indah.

“Kami tahu relokasi itu sulit dan mahal. Tapi jika memang relokasi dianggap tidak mungkin, lantas apa tawaran lainnya? Kami hanya butuh kepastian bahwa kami bisa hidup tenang dan nyaman tanpa harus selalu diputus aksesnya oleh banjir setiap tahun. Kami ingin hidup normal seperti warga di wilayah lain yang tidak perlu was-was saat mendung datang,” pungkas Fajar mengakhiri pembicaraan.

Baca Juga Tragedi Maut di Balik Dinginnya Posong: Pakar Unimma Bedah Teka-teki Kematian Sekeluarga dalam Tenda

Kini, bola panas penanganan banjir Dinar Indah kembali berada di tangan para pemangku kebijakan. Akankah tangisan warga kali ini benar-benar membuahkan hasil nyata dalam bentuk relokasi, ataukah mereka harus kembali bersiap membersihkan lumpur di banjir berikutnya? Satu yang pasti, warga Dinar Indah tidak butuh sekadar janji manis, mereka butuh aksi nyata yang menyelamatkan nyawa.