Langkah Strategis Pemkab Sidoarjo: Gandeng BNPB Tuntaskan Masalah Banjir Tahunan Lewat Anggaran Rp 209,5 Miliar
ZonaKabar — Masalah banjir tahunan yang kerap mengepung sejumlah titik di Kabupaten Sidoarjo kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menunjukkan komitmen seriusnya dalam memutus rantai bencana musiman ini dengan melakukan gerak cepat ke tingkat pusat. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Sidoarjo, Subandi, secara langsung memimpin delegasi daerah untuk melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mencari solusi komprehensif bagi warga yang terdampak.
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di Kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Senin (4/5). Bupati Subandi diterima langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto. Dalam kesempatan tersebut, Subandi memaparkan peta kerentanan bencana serta tantangan geografis yang dihadapi Sidoarjo, sekaligus mengajukan dukungan infrastruktur yang krusial untuk penanganan banjir di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi masyarakat yang seringkali harus berjibaku dengan genangan air saat intensitas hujan meningkat.
Dilema Geografis Sidoarjo: Wilayah Delta yang Rentan
Secara teknis dan geografis, Kabupaten Sidoarjo memiliki karakteristik unik namun menantang. Wilayah ini merupakan daerah delta atau dataran rendah yang terjepit di antara aliran sungai besar dan pertemuan air laut. Kondisi topografi yang landai ini membuat aliran air tidak bisa langsung terbuang ke laut dengan cepat, terutama saat terjadi pasang air laut atau rob. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu utama mengapa beberapa titik di Sidoarjo menjadi pelanggan tetap banjir setiap tahunnya.
Bupati Subandi menjelaskan bahwa fokus utama penanganan saat ini tertuju pada beberapa wilayah kritis, seperti Desa Kedungbanteng di Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kedungpeluk di Kecamatan Candi. Kedua wilayah ini secara konsisten mengalami genangan yang sulit surut. “Kami menyadari bahwa kondisi di Desa Kedungbanteng adalah agenda tahunan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi antara BNPB, pemerintah provinsi, dan kami di tingkat daerah,” ujar Subandi saat memberikan keterangan pada Selasa (5/5).
Keterbatasan Anggaran dan Urgensi Dukungan Pusat
Meskipun Pemkab Sidoarjo memiliki tekad yang kuat, tantangan finansial menjadi batu sandungan yang nyata. Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan memaksa pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten. Tanpa dukungan dari pusat, proyek-proyek infrastruktur Sidoarjo skala besar untuk mitigasi banjir akan sulit terwujud dalam waktu dekat.
“Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, kami harus berupaya mencari dukungan tambahan dari BNPB. Persoalan banjir ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga percepatan penanganan menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi,” ungkap Subandi. Selama ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) sebenarnya telah melakukan langkah-langkah preventif, mulai dari normalisasi sungai hingga optimalisasi rumah-rumah pompa. Namun, kapasitas yang ada saat ini dinilai belum mampu mengimbangi beban debit air yang ekstrem.
Rencana Besar: Alokasi Anggaran Rp 209,5 Miliar
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sidoarjo secara resmi mengajukan proposal kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 209,5 miliar kepada BNPB. Anggaran fantastis ini bukan tanpa rincian yang jelas. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai sejumlah program prioritas yang diyakini mampu mengurangi dampak banjir secara signifikan di titik-titik rawan. Fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas mitigasi bencana melalui infrastruktur permanen.
Beberapa poin utama dalam rencana anggaran tersebut meliputi:
- Normalisasi Sungai Bagebug untuk memperlancar aliran air menuju muara.
- Perbaikan dan penambahan unit pompa di berbagai titik strategis yang sering tergenang.
- Peningkatan kapasitas terhadap 37 unit pompa yang sudah ada agar lebih efisien.
- Pengadaan pompa portable dengan kapasitas besar, yakni 250 liter per detik, untuk menangani genangan di wilayah terisolasi.
- Peningkatan saluran air di kawasan Gedangrowo serta pengadaan sarana penanggulangan bencana lainnya.
Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, Mochammad Mahmud, menambahkan bahwa strategi teknis akan sangat berfokus pada aliran air. “Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan akan berdampak langsung pada kelancaran aliran air. Normalisasi dan peningkatan kapasitas pompa adalah kunci utama agar air tidak terjebak di pemukiman warga,” tegasnya.
Sinergi Lintas Instansi dan Harapan Baru Masyarakat
Respons positif yang ditunjukkan oleh Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan secercah harapan bagi warga Sidoarjo. BNPB menyambut baik paparan teknis yang disampaikan dan berkomitmen untuk mencarikan jalan keluar terbaik. Sebagai bentuk tindak lanjut yang nyata, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, diminta untuk tetap berada di Jakarta selama beberapa waktu guna melakukan pendalaman teknis bersama tim ahli dari BNPB.
“Pak Kalaksa sementara waktu kami minta tinggal di Jakarta untuk menuntaskan detail teknis bersama pihak BNPB. Harapan kami, beliau pulang membawa ‘oleh-oleh’ berupa solusi konkret dan kepastian dukungan yang bisa langsung kita eksekusi di lapangan,” imbuh Bupati Subandi dengan optimis. Sinergi ini diharapkan tidak hanya menjadi pemadam kebakaran saat banjir terjadi, tetapi menjadi pondasi tata kota yang lebih tangguh di masa depan.
Menuju Tata Kota Sidoarjo yang Bebas Banjir
Langkah proaktif ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai wujud pelayanan publik yang responsif. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, mimpi untuk mewujudkan Sidoarjo yang lebih nyaman dan bebas dari genangan air perlahan mulai menampakkan titik terang. Bupati Subandi juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dan dukungan cepat yang diberikan oleh jajaran BNPB.
“Terima kasih kepada Bapak Jenderal Suharyanto dan tim BNPB yang telah merespons cepat keluhan kami. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat Sidoarjo. Kami ingin memastikan bahwa ke depannya, pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait keamanan dari bencana, dapat berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dana yang memadai, Kabupaten Sidoarjo bersiap melakukan transformasi infrastruktur besar-besaran demi kesejahteraan warganya.