Darurat Ekologi di Kota Hujan: Dedi Mulyadi Sebut Alih Fungsi Lahan Jadi Biang Kerok Bencana Bogor

ZonaKabar — Fenomena alam yang melanda wilayah Bogor belakangan ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Bukan lagi sekadar siklus tahunan, rentetan peristiwa bencana alam yang menerjang kawasan berjuluk Kota Hujan ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa ada yang salah dengan cara manusia memperlakukan buminya. Menanggapi situasi ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik tajam sekaligus refleksi mendalam mengenai akar permasalahan yang sebenarnya: kerusakan tata ruang yang terstruktur dan masif.

Dalam pandangan Dedi, banjir bandang dan tanah longsor yang kerap menghiasi pemberitaan media bukanlah semata-mata akibat anomali cuaca atau intensitas hujan yang tinggi. Ada faktor manusia yang jauh lebih dominan di sana. Eksploitasi lahan yang tidak terkendali serta pengabaian terhadap daya dukung lingkungan telah mengubah wajah Bogor dari kawasan resapan air yang asri menjadi zona merah kerentanan bencana.

Kritik Pedas Terhadap Carut-Marut Tata Ruang

Berbicara pada Selasa (5/5/2026), pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa dirinya telah lama mengamati pola kerusakan alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Ia menekankan bahwa musibah yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pembangunan yang abai terhadap aspek ekologis. Menurutnya, tata ruang Bogor saat ini telah mengalami distorsi yang luar biasa hebat.

Baca Juga Malam Kelam di Jayapura: Tragedi Amuk Massa Pasca Laga Persipura vs Adhyaksa FC, Puluhan Kendaraan Hangus

“Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan oleh perubahan tata ruang yang dipaksakan. Kita tidak bisa lagi menyalahkan alam ketika rumah-rumah kita dibangun di atas jalur air atau di tebing yang seharusnya menjadi penyangga,” ujar Dedi dengan nada prihatin. Ia melihat adanya pergeseran fungsi lahan yang sangat ekstrem, di mana hutan dan area hijau yang dulunya berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air, kini telah rata dengan tanah.

Transformasi Kawasan Sukamakmur: Dari Benteng Hijau Menjadi Hunian

Salah satu wilayah yang mendapat sorotan khusus dari sang Gubernur adalah kawasan Sukamakmur. Wilayah ini dulunya dikenal sebagai daerah perbukitan yang rimbun dan menjadi benteng alami bagi keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Namun, realitas hari ini menunjukkan pemandangan yang kontras. Bukit-bukit tersebut kini mulai gundul dan disesaki oleh deretan hunian serta vila-vila mewah.

Dedi menilai perubahan di Sukamakmur adalah contoh nyata bagaimana nafsu pembangunan mengalahkan akal sehat pelestarian. Perbukitan yang memiliki struktur tanah labil seharusnya dilarang keras untuk dikonversi menjadi kawasan pemukiman padat. Ketika akar pohon tidak lagi ada untuk mencengkeram tanah dan pori-pori bumi tertutup beton, maka air hujan tidak punya pilihan lain selain meluncur deras ke bawah, membawa material tanah dan menciptakan petaka bagi warga di kaki bukit.

Baca Juga Geger di Garut: Kronologi Oknum Polisi Mabuk Bawa Samurai Cari Anggota DPR RI Ade Ginanjar hingga Diperiksa Propam

Dampak Berantai: Bogor Sebagai Penjaga Marwah Ibu Kota

Penting untuk diingat bahwa Bogor memiliki peran strategis dalam peta geografi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bogor bukan sekadar sebuah kabupaten atau kota yang berdiri sendiri secara ekologis. Dedi mengingatkan bahwa daerah ini memegang kunci keselamatan bagi wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya. Masalah yang terjadi di Kabupaten Bogor secara otomatis akan menjadi masalah bagi Bekasi, Karawang, hingga Jakarta.

“Bogor itu bukan hanya milik masyarakat Bogor. Bogor adalah penjaga bagi Bekasi, Karawang, hingga Jakarta. Jika hulu rusak, maka hilir akan binasa,” tegas Dedi. Ia menggambarkan sistem sungai sebagai pembuluh darah yang saling terkoneksi. Saat kawasan hulu di Bogor kehilangan kemampuan menyerap air, volume air yang meluap akan mengalir tanpa hambatan menuju Jakarta. Inilah yang menyebabkan banjir kiriman yang seringkali melumpuhkan aktivitas di ibu kota meskipun Jakarta sendiri mungkin tidak sedang diguyur hujan lebat.

Ikhtiar Mengembalikan Fungsi Ekologis Jabar

Menyadari kompleksitas masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis mulai disusun untuk melakukan pemulihan tata ruang secara menyeluruh. Dedi Mulyadi mendorong adanya audit lingkungan yang ketat serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan alih fungsi lahan.

Baca Juga Jaga Imun Tubuh! Inilah 5 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi Saat Musim Pancaroba Agar Tidak Mudah Tumbang

Visi utama Pemprov Jabar ke depan adalah mengembalikan fungsi-fungsi alami kawasan Bogor. Hal ini mencakup rehabilitasi hutan di lereng gunung, normalisasi aliran sungai yang menyempit, serta perlindungan terhadap danau-danau atau situ yang berfungsi sebagai parkir air alami. “Kami berusaha keras mengembalikan marwah tata ruang Bogor. Gunung harus kembali menjadi hutan, aliran sungai jangan disumbat, dan danau harus tetap terjaga fungsinya. Ini adalah satu-satunya jalan agar bencana tidak menjadi tamu yang datang setiap waktu,” jelasnya.

Membangun Kesadaran Kolektif dan Menolak Eksploitasi

Di akhir pernyataannya, Dedi memberikan pesan yang sangat kuat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Ia menyerukan agar Bogor berhenti dipandang sebagai objek eksploitasi ekonomi semata, terutama dalam sektor properti yang tidak bertanggung jawab. Keindahan alam Bogor tidak boleh ditukar dengan risiko nyawa penduduknya di masa depan.

“Jika kita ingin Bogor, Bekasi, Karawang, hingga Jakarta terbebas dari ancaman bencana yang terus berulang, mari kita jaga Bogor dengan sepenuh hati. Jangan biarkan Bogor hanya menjadi pusat eksploitasi ruang demi keuntungan jangka pendek. Kita harus mempertahankan keasrian alamnya sebagai warisan bagi generasi mendatang,” pungkas Dedi. Tantangan ini memang tidak mudah, mengingat tekanan populasi dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, namun kebijakan yang pro-lingkungan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi demi keselamatan bersama.

Baca Juga Momen Hangat di Istana: Rocky Gerung dan Syahganda Tertawa Bersama Prabowo Saat Pelantikan Menteri Baru 2026

Melalui kebijakan tata ruang yang lebih ketat dan kesadaran untuk kembali ke kearifan lokal dalam mengelola alam, harapan untuk melihat Bogor yang aman dari banjir dan longsor kembali terbuka. Namun, hal ini memerlukan komitmen lintas sektoral yang kuat, tidak hanya dari pemerintah provinsi, tetapi juga sinergi dengan pemerintah daerah setempat dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.