Komitmen Mendiktisaintek Brian Yuliarto: Menghapus Jejak Kekerasan Seksual demi Transformasi Perguruan Tinggi yang Aman

ZonaKabar — Di tengah upaya besar melakukan transformasi pendidikan berbasis sains dan teknologi, sebuah tantangan fundamental kembali menyeruak ke permukaan: keamanan dan martabat manusia di lingkungan akademik. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, secara tegas memberikan instruksi keras kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di Indonesia. Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang selama ini sering kali menjadi noda dalam dunia pendidikan tinggi.

Langkah nyata ini diambil Brian Yuliarto saat melakukan kunjungan kerja di Surabaya, tepatnya di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Brian menegaskan bahwa kampus bukan sekadar tempat mengejar gelar atau melakukan riset laboratorium, melainkan sebuah ekosistem yang harus menjamin keselamatan fisik dan psikis seluruh sivitas akademikanya.

Darurat Ruang Aman: Mengapa Kampus Harus Bebas Kekerasan?

Visi besar kementerian untuk mencetak talenta unggul di bidang teknologi mustahil tercapai jika fondasi dasarnya, yaitu rasa aman, belum terpenuhi. Brian mengingatkan bahwa perguruan tinggi harus menjadi ruang yang sehat dan menyenangkan. “Jangan sampai terdapat lagi kekerasan atau kekerasan seksual oleh seluruh sivitas akademika,” tegas Brian dengan nada serius di hadapan awak media di Gedung Rektorat Unesa, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga Detik-Detik Mencekam di MTsN 1 Bojonegoro: Tiang Bendera Selamatkan Puluhan Nyawa dari Terjangan Mobil Hilang Kendali

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Fenomena kekerasan seksual di kampus sering kali dianggap sebagai gunung es; banyak kasus yang tidak terlaporkan karena adanya relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa, atau antar-elemen lainnya. Oleh karena itu, Brian memandang perlunya sebuah perubahan paradigma di tingkat manajerial kampus agar isu ini tidak lagi dianggap sebagai aib yang harus ditutupi, melainkan masalah sistemik yang harus diselesaikan hingga ke akarnya.

Memperkuat Satgas PPKS: Garda Terdepan Penanganan Kasus

Salah satu strategi utama yang diusung oleh Mendiktisaintek adalah penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Brian menyadari bahwa keberadaan satgas di banyak kampus masih sebatas administratif atau kurang terdengar suaranya. Ia menginginkan Satgas PPKS menjadi unit yang proaktif, bukan sekadar reaktif menunggu laporan masuk.

“Satgas penanganan kekerasan dan kekerasan seksual itu harus diperkuat lagi. Kita harus memudahkan prosedur pelaporan dan melakukan sosialisasi terus-menerus agar seluruh anggota sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, memahami betul keberadaan dan fungsi satgas ini,” jelas Brian. Dengan penguatan ini, diharapkan muncul keberanian dari para korban untuk bersuara tanpa rasa takut akan intimidasi atau stigma negatif.

Baca Juga Tragedi Jalur Bromo: Kronologi Toyota Hiace Wisman Singapura Rem Blong yang Menghantam 4 Kendaraan

Lebih lanjut, Brian menekankan pentingnya menciptakan rasa nyaman bagi pelapor. Menurutnya, kenyamanan psikis adalah kunci utama agar sistem pelaporan berjalan maksimal. Jika mahasiswa merasa dilindungi secara institusional, mereka tidak akan ragu untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang mereka alami atau lihat di lingkungan sekitar mereka.

Sinergi Lintas Sektoral dengan Kementerian PPPA

Masalah kekerasan di kampus tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Menyadari kompleksitas masalah ini, Mendiktisaintek Brian Yuliarto telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu ini sebagai prioritas nasional yang memerlukan pendekatan multidimensi.

Dalam waktu dekat, kementerian berencana mengundang seluruh Ketua Satgas PPKS dari berbagai perguruan tinggi untuk duduk bersama dengan Menteri PPPA. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus, memastikan pendampingan korban berjalan sesuai protokol psikologi hukum, dan memperkuat posisi tawar satgas di mata birokrasi kampus. Kolaborasi ini diharapkan mampu menutup celah-celah hukum yang selama ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindar dari sanksi.

Baca Juga Kalender Jawa 23 Mei 2026: Menelusuri Karakter Weton Sabtu Kliwon dan Keistimewaan Bulan Besar

Membangun Budaya Akademik yang Humanis dan Inklusif

Selain penguatan aspek legal dan struktural, Brian juga menyinggung soal pentingnya membangun budaya akademik yang baru. Budaya ini adalah budaya yang menjunjung tinggi etika dan kesetaraan. Mendiktisaintek menginginkan agar setiap kampus di Indonesia memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat namun tetap humanis.

Edukasi mengenai batasan-batasan perilaku dan pengenalan terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik—seperti kekerasan verbal atau digital—juga harus menjadi bagian dari kurikulum non-formal di kampus. Dengan demikian, setiap individu di kampus memiliki radar yang sama terhadap potensi kejahatan seksual. Transformasi ini sangat krusial mengingat tantangan dunia pendidikan tinggi di masa depan bukan hanya soal kecerdasan buatan (AI) atau inovasi teknologi, tetapi juga soal karakter dan integritas manusia di dalamnya.

Harapan Besar bagi Generasi Emas 2045

Upaya Brian Yuliarto dalam mengumpulkan para rektor ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang menuju kampus bebas kekerasan. Kehadiran pemimpin yang tegas dalam menyuarakan isu sensitif ini memberikan angin segar bagi para aktivis kampus dan mahasiswa yang selama ini memperjuangkan ruang aman. Dengan kampus yang aman, konsentrasi mahasiswa untuk belajar dan berinovasi tidak akan terdistraksi oleh ketakutan akan ancaman predator seksual.

Baca Juga Waspada! Faktor Risiko Kematian Jemaah Haji dan Panduan Lengkap Menjaga Kesehatan di Tanah Suci

Pada akhirnya, kebijakan yang diambil oleh Mendiktisaintek ini adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. Seorang sarjana yang hebat bukan hanya mereka yang mahir dalam bidang sains dan teknologi, tetapi mereka yang tumbuh di lingkungan yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Surabaya menjadi saksi komitmen ini, dan publik kini menanti bagaimana implementasi nyata dari penguatan satgas serta kolaborasi lintas kementerian ini akan mengubah wajah pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih bersih, aman, dan beradab.