Kontroversi Gedung ‘Istana’ DPRD Kota Batu: Antara Kemewahan Arsitektur dan Jeritan Fasilitas Publik yang Terabaikan

ZonaKabar — Jagat maya kembali dihebohkan dengan sebuah diskursus panas mengenai estetika dan urgensi pembangunan infrastruktur pemerintahan. Baru-baru ini, sebuah desain visual yang menampilkan rancangan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu mendadak viral. Desain tersebut tidak sekadar memperlihatkan sebuah ruang perkantoran, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang sangat mewah, bahkan menyerupai sebuah istana megah. Namun, di balik kemilau visual tersebut, gelombang kritik tajam justru mengalir deras dari masyarakat yang merasa bahwa prioritas pemerintah kota batu sedang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Viral di Media Sosial: Estetika Mewah yang Mengundang Polemik

Kehebohan ini bermula dari unggahan akun Instagram @skyscrapercity, sebuah platform yang kerap membagikan perkembangan pembangunan kota dan arsitektur di Indonesia. Dalam unggahan tersebut, terlihat lima foto geser yang memperlihatkan sudut-sudut desain Gedung DPRD Kota Batu dari berbagai perspektif. Desainnya nampak begitu futuristik sekaligus klasik, dengan sentuhan material yang memberikan kesan eksklusif dan mahal. Keterangan pada unggahan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa desain tersebut berstatus “Approved masterplan”, yang mengindikasikan bahwa rancangan ini telah mendapatkan restu dari pihak berwenang.

Baca Juga Komitmen Mendiktisaintek Brian Yuliarto: Menghapus Jejak Kekerasan Seksual demi Transformasi Perguruan Tinggi yang Aman

Hingga pantauan tim redaksi pada pertengahan Mei 2026, unggahan tersebut telah menjadi pusat perhatian dengan ratusan interaksi dan komentar yang terus bertambah. Alih-alih mendapatkan pujian atas kemajuan arsitektur kota, kolom komentar justru dipenuhi dengan nada satir, kekecewaan, dan kritik pedas. Aspirasi masyarakat yang tumpah di media sosial ini mencerminkan adanya jarak yang lebar antara kemewahan kantor pejabat dengan realita fasilitas umum yang ada di depan mata mereka.

Ironi Anggaran: DED Setengah Miliar di Tengah Pembatalan Proyek

Berdasarkan penelusuran lebih mendalam, proyek pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu ini sebenarnya diproyeksikan akan menelan anggaran yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 70 miliar. Rencana awal pembangunan fisik gedung ini dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Namun, akibat derasnya penolakan dan protes dari berbagai elemen masyarakat yang menilai proyek ini tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan publik, Pemerintah Kota Batu akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan fisik tersebut.

Namun, sebuah fakta miris terungkap ke permukaan. Meskipun pembangunan fisik telah dinyatakan batal, ternyata anggaran daerah sebesar Rp 462 juta sudah terlanjur dikucurkan pada tahun 2024. Dana tersebut dialokasikan untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED) dari proyek gedung mewah tersebut. Hal ini tentu memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat kebijakan publik: mengapa perencanaan dengan biaya sebesar itu tetap dijalankan jika pada akhirnya manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat luas?

Baca Juga Menjamin Kualitas Ibadah: Strategi Komprehensif Pemkot Surabaya dalam Pengawasan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha 2026

Jeritan Warga: Perbaiki Alun-alun, Bukan Bangun Istana

Sentimen negatif yang berkembang di media sosial mayoritas menyoroti kondisi fasilitas umum di Kota Batu yang dianggap semakin memprihatinkan. Salah satu akun, @ar****, mengungkapkan kekecewaannya dengan membandingkan kondisi Gedung DPRD yang akan dibangun dengan fasilitas publik yang ada. Ia menyebutkan bahwa Alun-alun Kota Batu, yang merupakan ikon wisata dan ruang publik utama, kondisinya sudah mulai rusak di berbagai titik.

“Fungsinya apa? Lebih baik fokus pada fasum yang ramah anak dan lansia. Lihat itu Alun-alun sudah rusak semua, wahana bianglala tidak berfungsi, playground berbahaya, dan keramik-keramik banyak yang pecah. Padahal itu untuk kepentingan umum, sementara gedung DPRD itu tempatnya terpencil dan jarang didatangi orang untuk beraspirasi karena aksesnya sering dihalangi,” tulisnya dalam komentar yang mendapat banyak dukungan dari netizen lain.

Fasilitas yang ‘Sepi Seperti Kuburan’

Kritik tidak hanya datang dari netizen, tetapi juga dari warga sekitar lokasi gedung tersebut berada. Angga, salah satu warga Kecamatan Batu, menyatakan rasa herannya terhadap urgensi pembangunan gedung baru tersebut. Menurut pengamatannya sehari-hari, gedung DPRD yang sekarang ada saja sudah sangat sepi dan jarang terlihat ada aktivitas yang padat.

Baca Juga Waspada Jebakan Batman: Panduan Lengkap Mengenali Modus Penipuan Lowongan Kerja di Era Digital

“Sangat keterlaluan jika proyek itu sampai dijalankan lagi, apalagi katanya sudah dibatalkan. Menurut saya, tidak ada manfaatnya membangun gedung semegah itu. Lihat saja sekarang, gedungnya sepi sekali seperti kuburan, jarang ada orangnya. Daripada untuk itu, lebih baik dananya dialokasikan untuk memperbaiki jalan-jalan yang banyak berlubang,” ujar Angga dengan nada kecewa.

Komentar senada juga diutarakan oleh warga lain yang merasa bahwa infrastruktur dasar seperti jalan raya jauh lebih mendesak. Kondisi jalan yang berlubang di beberapa titik Kota Batu dianggap lebih membahayakan keselamatan warga dan mengganggu mobilitas wisatawan yang menjadi penggerak ekonomi utama di kota wisata ini.

Rebranding Menuju Transparansi Publik

Kasus ini menjadi cermin besar bagi tata kelola pembangunan gedung di masa depan. Masyarakat kini semakin kritis dan memiliki akses untuk mengawasi setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD. Keinginan untuk memiliki gedung yang representatif bagi para wakil rakyat memang sah-sah saja, namun waktu dan skala kemewahannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diwakilinya.

Baca Juga Kalender Jawa 10 Mei 2026: Menguak Rahasia Weton Minggu Pahing dan Filosofi Bulan Selo

Pihak berwenang di Kota Batu kini dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa mereka mampu mendengarkan suara rakyat. Pembatalan proyek fisik adalah langkah awal yang diapresiasi, namun efisiensi dalam perencanaan anggaran di masa mendatang tetap menjadi sorotan utama. Masyarakat berharap, ke depannya tidak ada lagi anggaran ratusan juta rupiah yang terbuang hanya untuk sebuah desain bangunan yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan.

Secara keseluruhan, fenomena ‘Gedung Istana’ ini bukan hanya tentang soal estetika arsitektur semata, melainkan tentang bagaimana skala prioritas dalam pembangunan daerah harus diletakkan. Di kota seperti Batu, di mana pariwisata adalah denyut nadi utama, pemeliharaan ruang publik dan infrastruktur jalan seharusnya mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan proyek prestisius yang bersifat administratif.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu kepastian dari pemerintah daerah mengenai nasib akhir dari masterplan yang sudah terlanjur disetujui tersebut, serta bagaimana langkah konkret untuk memulihkan fasilitas-fasilitas umum yang selama ini dikeluhkan oleh warga.