Kritik Pedas Menteri HAM Natalius Pigai: Satu Dapur MBG Layani 13 Sekolah di Surabaya Itu Tidak Masuk Akal!

ZonaKabar — Tragedi kesehatan yang menimpa ratusan pelajar di Kota Pahlawan akibat program makan siang gratis kini memasuki babak baru. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, turun tangan langsung meninjau kondisi para korban dan menemukan fakta lapangan yang mencengangkan. Dalam kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) IBI Surabaya pada Rabu (13/5/2026), Pigai meluapkan kegeramannya terhadap sistem distribusi yang dianggapnya ceroboh dan tidak proporsional.

Fokus utama kritik sang Menteri tertuju pada beban kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Betapa tidak, ditemukan fakta bahwa satu dapur atau SPPG di Surabaya dipaksa melayani kebutuhan konsumsi untuk 13 sekolah sekaligus, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Menurut Pigai, ketimpangan antara jumlah dapur dan jumlah sekolah yang dilayani menjadi pemicu utama menurunnya kualitas kontrol higienitas makanan.

Satu Dapur 13 Sekolah: Sebuah Ketidakwajaran yang Fatal

Dalam pernyataannya kepada awak media, Natalius Pigai menegaskan bahwa manajemen dapur umum yang menangani makanan untuk anak sekolah harus dievaluasi total secara menyeluruh. Ia menilai, membebankan 13 sekolah kepada satu titik produksi adalah tindakan yang melampaui batas kapasitas manajemen pangan yang sehat.

Baca Juga Waspada! Pesisir Jawa Timur Terancam Banjir Rob Hingga 21 Mei 2026, Inilah Daftar Wilayah Terdampak

“Satu SPPG meng-handle 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak, ya,” ujar Pigai dengan nada tegas saat ditemui di sela kunjungannya melihat korban keracunan massal Surabaya. Ia menambahkan bahwa beban kerja yang overload seperti ini sangat rentan terhadap kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan.

Narasi yang dibangun Pigai bukan tanpa alasan. Dalam standar keamanan pangan nasional, kecepatan dan ketepatan distribusi adalah kunci agar makanan tetap segar saat dikonsumsi siswa. Jika satu dapur harus mengejar target distribusi ke 13 lokasi berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan, maka risiko terjadinya kontaminasi silang atau penggunaan bahan yang kurang matang akan meningkat drastis.

Surabaya Sebagai Kota Metropolis dengan Kepadatan Tinggi

Menteri HAM juga menyinggung karakteristik Kota Surabaya sebagai kota metropolis terbesar kedua di Indonesia. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, jumlah siswa dalam satu sekolah di Surabaya bisa mencapai ribuan orang. Hal ini membuat angka 13 sekolah menjadi sangat tidak realistis jika hanya disangga oleh satu unit SPPG.

Baca Juga Sengketa Lahan Berujung Segel: Menguak Akar Konflik Kantor Desa Lambang Kuning di Probolinggo

“Ini Kota Surabaya loh. Ya maaf ya, Kota Surabaya itu mungkin satu sekolah saja sudah ribuan anak. Karena kan ini penduduk terpadat di Indonesia ya. Saya pikir itu tidak wajar. Oleh karena itulah memang harus ditinjau ulang,” jelasnya panjang lebar. Pigai menyarankan agar kuota maksimal untuk satu SPPG di daerah padat seperti ini tidak lebih dari 3.500 porsi per hari untuk menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga.

Menurut pantauan ZonaKabar, kepadatan penduduk di wilayah seperti Tembok Dukuh Surabaya memang membutuhkan perhatian ekstra. Jika manajemen berita Surabaya hari ini terus menyoroti kasus keracunan, maka solusinya bukan sekadar pengobatan korban, melainkan pembenahan infrastruktur gizi dari hulu ke hilir.

Standardisasi Ideal: Maksimal 5 Sekolah Per Dapur

Meski regulasi mengenai rasio ideal SPPG terhadap jumlah sekolah masih terus digodok, Natalius Pigai memiliki pandangan pribadi berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak atas kesehatan. Baginya, angka tiga hingga lima sekolah masih dalam batas toleransi yang dapat diawasi dengan ketat oleh tenaga ahli gizi di lapangan.

Baca Juga Fenomena Rossby: Mengapa Surabaya Dilanda Panas Terik Siang Hari Namun Diguyur Hujan Lebat di Malam Hari?

• Idealnya 1 dapur melayani 3 sekolah untuk kontrol maksimal.
• Maksimal 5 sekolah jika kapasitas peralatan dan tenaga kerja sangat memadai.
• Volume produksi tidak boleh melebihi 3.500 porsi per unit SPPG.
• Lokasi dapur harus berada dalam radius yang dekat dengan sekolah sasaran.

Ketidakidealan ini, lanjut Pigai, ternyata tidak hanya ditemukan di Surabaya. Pihaknya mendapatkan laporan adanya pola serupa di berbagai daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya potensi masalah sistemik dalam implementasi program MBG secara nasional yang perlu segera diintervensi oleh kementerian terkait.

Mendesak Pergantian Pengelola SPPG yang Lebih Profesional

Menyikapi insiden keracunan mbg di surabaya yang melibatkan ratusan siswa dan bahkan menyeret beberapa orang guru sebagai korban, Natalius Pigai tidak main-main. Ia mendesak agar pihak pengelola dapur atau SPPG yang bertanggung jawab atas kejadian di Surabaya segera diberhentikan dan diganti dengan pihak yang lebih kompeten.

“Untuk itu, maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti dan dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati,” tegas Pigai tanpa ragu. Ia menekankan bahwa nyawa dan kesehatan anak-anak sekolah tidak boleh dijadikan bahan percobaan dalam sebuah program pemerintah.

Baca Juga Jadwal Sholat Surabaya 16 Mei 2026: Meraih Keberkahan Melalui Ibadah Tepat Waktu dan Niat yang Ikhlas

Ketegasan ini diharapkan menjadi peringatan bagi vendor-vendor penyedia makanan lainnya di seluruh Indonesia. Disiplin dalam menjaga kebersihan alat masak, pemilihan bahan baku yang segar, hingga proses pengemasan yang higienis adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Pelajaran Berharga Bagi Masa Depan Program Gizi Nasional

Kasus di Surabaya ini menjadi alarm keras bagi jalannya program Makan Bergizi Gratis di masa depan. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah, keberhasilannya sangat bergantung pada detail teknis di lapangan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan pembagian beban kerja yang rasional, program yang bertujuan mulia ini justru berisiko menjadi bumerang bagi kesehatan publik.

Para orang tua siswa di Surabaya kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Komitmen Menteri HAM untuk mengawal kasus ini menjadi secercah harapan bahwa hak-hak dasar anak-anak sekolah, terutama hak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan aman, akan tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan birokrasi maupun efisiensi anggaran yang salah sasaran.

Baca Juga Komitmen Mendiktisaintek Brian Yuliarto: Menghapus Jejak Kekerasan Seksual demi Transformasi Perguruan Tinggi yang Aman

Dengan berakhirnya kunjungan tersebut, publik menantikan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kota Surabaya dan kementerian terkait. Langkah-langkah preventif seperti audit berkala terhadap dapur SPPG dan sertifikasi higienitas bagi para pengolah makanan kini menjadi agenda mendesak yang tidak bisa ditunda lagi demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas.